Pandangan dan Kebijakan Ekonomi Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita: Tinjauan Berbasis Data dan Lintas Sektor

Kabupaten Labuhanbatu, sebuah entitas ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, secara tradisional dikenal dengan dominasi sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya. Transisi kepemimpinan menjadi titik fokus penting dalam narasi pembangunan daerah, terutama dengan dilantiknya Bupati baru, Maya Hasmita, bersama Wakil Bupati Jamri, untuk periode 2025-2030

Tulisan ini disusun untuk menyajikan analisis mendalam mengenai pandangan ekonomi dan investasi Bupati Maya Hasmita. Ruang lingkup analisis mencakup visi dan misi yang diusungnya, kebijakan konkret yang telah diimplementasikan, serta peninjauan kondisi ekonomi makro dan tantangan yang dihadapi. Lebih lanjut, laporan ini akan menempatkan kebijakan Maya Hasmita dalam konteks historis dengan membandingkannya secara strategis dengan era kepemimpinan sebelumnya.

Visi dan Kebijakan Strategis Bupati Maya Hasmita

Visi “Labuhanbatu Cerdas Bersinar”: Arah Baru Pembangunan Ekonomi

Dalam pidato perdananya di Rapat Paripurna DPRD, Bupati Maya Hasmita menguraikan visi “Labuhanbatu Cerdas Bersinar” sebagai komitmennya untuk memajukan daerah. Visi ini diwujudkan melalui tujuh misi utama yang mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga tata kelola pemerintahan yang efektif. Misi ketujuh secara khusus menarik perhatian: “mengembangkan inovasi daerah, ekonomi kreatif, dan pariwisata”. Pernyataan ini menunjukkan pergeseran fokus yang signifikan dari model ekonomi tradisional yang hanya bergantung pada komoditas utama, menuju sektor-sektor yang lebih modern, dinamis, dan berkelanjutan. Penekanan pada ekonomi kreatif dan pariwisata mengindikasikan upaya untuk mendiversifikasi sumber pendapatan daerah dan menciptakan peluang baru di luar sektor primer yang telah lama mendominasi.

Studi Kasus Kebijakan: Pengalihan Anggaran dan Sinyal Politik

Salah satu kebijakan paling menonjol dari awal kepemimpinan Maya Hasmita adalah penolakan anggaran senilai Rp 2,3 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati. Keputusan ini disambut positif oleh pengamat kebijakan publik Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Faisal Mahrawa, yang menilai tindakan tersebut sebagai langkah “tepat dan bijaksana” di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil. Lebih dari sekadar penolakan, anggaran tersebut dialihkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam program penanganan sampah dan pembangunan infrastruktur pendukung. Rincian alokasi ini mencakup pengadaan truk pengangkut sampah dan boks kontainer yang akan ditempatkan di titik-titik strategis seperti di Aek Nabara dan pesisir pantai.

Tindakan ini merupakan contoh nyata dari apa yang disebut sebagai “politik simbolis” yang memiliki implikasi substansial. Secara konkret, dana sebesar Rp 2,3 miliar dialihkan untuk mengatasi masalah mendesak di masyarakat. Namun, makna yang lebih dalam muncul ketika kebijakan ini ditempatkan dalam konteks historis. Keputusan untuk menolak fasilitas mewah dan mengalihkan dananya ke layanan publik secara langsung menantang narasi korupsi dan pemborosan yang melekat pada kepemimpinan sebelumnya. Kebijakan ini berfungsi sebagai strategi yang efektif untuk merestorasi kepercayaan publik yang telah terkikis. Bagi calon investor, stabilitas politik dan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih seringkali menjadi faktor penentu yang lebih penting daripada sekadar insentif finansial. Tindakan yang mendapat tanggapan positif dari pakar ini secara efektif membangun modal politik dan kredibilitas yang krusial untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.

Pendekatan Kolaboratif dan Penguatan Ekosistem Bisnis

Selain kebijakan yang bersifat simbolis, Bupati Maya Hasmita juga secara berulang kali menyerukan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha. Dalam sebuah pertemuan dengan perwakilan perusahaan, ia menekankan pentingnya optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Seruan untuk mempererat kerja sama ini merupakan upaya proaktif untuk mengatasi hambatan historis antara pemerintah dan pelaku usaha. Data dari masa lalu menunjukkan adanya masalah sinergi antara pengusaha dan pemerintah , bahkan ada keluhan dari asosiasi pengusaha, seperti APINDO, terkait peraturan daerah yang dianggap membebani investasi. Dengan latar belakang ini, seruan untuk kolaborasi yang harmonis bukan sekadar retorika, melainkan pengakuan atas tantangan masa lalu dan komitmen untuk menciptakan iklim yang lebih kooperatif. Strategi ini sangat penting untuk memperbaiki citra Labuhanbatu sebagai tujuan investasi yang dapat diandalkan.

Analisis Ekonomi Makro dan Realisasi Investasi Labuhanbatu

Lanskap Ekonomi Labuhanbatu: Sektor Unggulan dan Tantangan Struktural

Analisis terhadap data ekonomi Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan bahwa perekonomian daerah ini secara signifikan didominasi oleh sektor primer dan sekunder. Sebuah studi dari BPS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor tertinggi PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan nilai Rp 7.985,20 miliar pada tahun 2022. Sektor kedua yang paling tinggi adalah industri pengolahan, yang mencapai Rp 7.930,50 miliar, dan berfokus pada pengolahan kelapa sawit, sehingga sangat berkesinambungan dengan sektor pertanian. Sementara itu, data dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang seringkali tercampur dengan Labuhanbatu, menunjukkan kontribusi utama dari industri pengolahan (40,89%) dan pertanian (32,41%) pada tahun 2024.

Ketergantungan ekonomi Labuhanbatu pada komoditas kelapa sawit menunjukkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global. Oleh karena itu, visi Bupati Maya Hasmita untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata dapat diinterpretasikan sebagai strategi diversifikasi yang cerdas dan diperlukan untuk membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.

Berikut  beberapa indikator ekonomi makro Kabupaten Labuhanbatu

Realisasi dan Hambatan Investasi

Data realisasi investasi di Labuhanbatu menunjukkan angka-angka yang berfluktuasi. Laporan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara mencatat realisasi investasi sebesar Rp 38.991,00 juta pada Triwulan I 2024 dan Rp 93.255,16 juta pada Triwulan IV 2023. Meskipun ada investasi yang masuk, Labuhanbatu masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang perlu diatasi.

Analisis dari berbagai sumber mengidentifikasi beberapa tantangan utama bagi investasi:

• Infrastruktur dan Birokrasi: Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, termasuk kondisi jalan yang buruk di kompleks perkantoran pemerintah.
• SDM dan Pelayanan: Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM dalam pelayanan perizinan.
• Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat: Kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat tentang pentingnya investasi, yang dapat menyebabkan penolakan atau kesalahpahaman.

Perbandingan Lintas Kepemimpinan: dari Erik Adtrada ke Maya Hasmita

Untuk memahami sepenuhnya arah kebijakan ekonomi Bupati Maya Hasmita, perlu dilakukan perbandingan dengan kepemimpinan sebelumnya. Bupati Erik Adtrada Ritonga memaparkan delapan program prioritas yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sektor agraris, pariwisata, birokrasi, dan pembangunan infrastruktur yang masif. Secara umum, terdapat kontinuitas dalam komitmen terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing daerah.

Namun, terjadi perubahan substansif dalam model pembangunan. Kepemimpinan Erik Adtrada berfokus pada proyek-proyek padat modal dan pengadaan barang dan jasa. Di sisi lain, kepemimpinan Maya Hasmita menunjukkan pergeseran strategis yang signifikan. Dengan secara eksplisit menolak pengeluaran besar dan mengalihkannya untuk layanan dasar, ia menunjukkan komitmen pada efisiensi anggaran dan tata kelola yang lebih bersih.

Visi Maya Hasmita untuk mengembangkan sektor “lunak” seperti ekonomi kreatif dan pariwisata.  Dukungan nyata terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti yang terlihat dalam acara “Pekan Jajan Cinta Kreatif” , menunjukkan kesinambungan dengan program-program dukungan UMKM yang sudah ada , namun dengan pendekatan yang diperbarui. Pergeseran strategis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan baru tidak hanya melanjutkan pembangunan, tetapi melakukannya dengan pendekatan yang lebih hati-hati, transparan, dan berkelanjutan, belajar dari kesalahan masa lalu.

Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Pandangan dan kebijakan ekonomi Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita secara fundamental berlandaskan pada pembangunan kembali fondasi yang rusak: kepercayaan publik, tata kelola yang bersih, dan iklim investasi yang sehat. Strateginya didasarkan pada tiga pilar utama: restorasi kredibilitas politik melalui tindakan simbolis seperti pengalihan anggaran, diversifikasi ekonomi dengan memprioritaskan sektor kreatif dan pariwisata, serta penguatan kolaborasi multi-pihak dengan dunia usaha. Pendekatan ini merupakan respons langsung dan strategis terhadap skandal korupsi yang menimpa kepemimpinan sebelumnya.

Berdasarkan analisis ini, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis untuk masa depan:

1. Perbaikan Kualitas dan Ketersediaan Data Ekonomi: Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu membangun sistem data yang terpusat dan transparan. Publikasi indikator ekonomi yang jelas dan rutin, yang membedakan data dengan kabupaten tetangga, akan sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas dan menarik minat investor yang membutuhkan data yang akurat untuk pengambilan keputusan.
2. Implementasi Terstruktur Program Ekonomi Kreatif: Visi “ekonomi kreatif” perlu diterjemahkan menjadi program aksi yang konkret. Pendirian creative hub dapat berfungsi sebagai pusat pelatihan, inkubasi, dan pemasaran bagi UMKM, seperti yang disarankan dalam studi sebelumnya. Langkah ini akan membantu mewujudkan misi diversifikasi ekonomi yang telah dicanangkan.
3. Reformasi Birokrasi Pelayanan Investasi: Meskipun seruan kolaborasi telah dilontarkan, tantangan birokrasi, perizinan, dan keterbatasan SDM masih menjadi hambatan yang persisten. Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kapasitas aparatur untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi investor.