Kolaboratif dan Human-Sentris, Pola Kebijakan Sosial dan Budaya Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita

Kebijakan-kebijakan sosial dan budaya yang diinisiasi pada masa awal pemerintahan Bupati Labuhanbatu, Dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., M.K.M., sejak dilantik pada Februari 2025. Visi kepemimpinannya, “Labuhanbatu yang Cerdas dan Bersinar,” secara konsisten diterjemahkan melalui serangkaian inisiatif yang berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan publik yang berorientasi kerakyatan. Analisis menunjukkan bahwa latar belakang profesional Bupati sebagai seorang dokter sangat memengaruhi prioritas kebijakan sosial, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Pendekatan fiskal yang pragmatis dan simbolik, seperti penolakan pengadaan mobil dinas, telah membangun narasi positif di mata publik. Meskipun data spesifik kebijakan budaya masih terbatas pada kegiatan awal dan kampanye, terlihat adanya pergeseran strategis dari sekadar partisipasi menjadi integrasi budaya ke dalam agenda pemerintahan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan Maya Hasmita ditandai oleh pendekatan yang kolaboratif, human-sentris, dan simbolisme kebijakan yang kuat, meletakkan fondasi bagi arah pembangunan daerah yang baru.

Profil Kepemimpinan dan Konteks Pemerintahan

Profil dan Visi Kepemimpinan Baru

Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu kini dipimpin oleh Dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., M.K.M., yang resmi dilantik sebagai Bupati pada 20 Februari 2025, berpasangan dengan Wakil Bupati H. Jamri, S.T.. Latar belakangnya yang unik sebagai seorang dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi memberikan fondasi filosofis yang kuat bagi inisiatif-inisiatif yang diluncurkannya. Pengalaman profesionalnya di bidang kesehatan memberikan perspektif yang berbeda dalam merumuskan kebijakan publik, yang cenderung berfokus pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Visi yang diusung oleh pasangan Maya-Jamri adalah “Mewujudkan Labuhanbatu yang Cerdas dan Bersinar”. Visi ini tidak hanya sekadar slogan politik, melainkan cerminan dari komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Konsistensi antara visi ini dengan latar belakang profesional Maya Hasmita dapat diamati dari kebijakan-kebijakan awal yang sangat memprioritaskan isu-isu sosial. Fokusnya pada penanganan stunting , inisiatif anti-bullying , dan dukungan terhadap program “Sekolah Rakyat” semuanya berhubungan langsung dengan pembangunan manusia. Pengalaman praktisnya sebagai dokter spesialis ibu dan anak memberikan pemahaman yang mendalam terhadap akar masalah kesehatan seperti stunting, sementara gelar Magister Kesehatan Masyarakat (M.K.M.) membekalinya dengan kerangka kerja kebijakan publik yang terstruktur. Lebih jauh, keputusan untuk melanjutkan pendidikan di bidang hukum kesehatan menunjukkan komitmen untuk melembagakan dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi program-program ini, bukan sekadar menjadikannya inisiatif populis semata. Tindakan ini mencerminkan sebuah strategi jangka panjang yang terintegrasi dan matang.

 Analisis Kebijakan Sektor Sosial

Kesehatan Publik dan Pembangunan SDM

Fokus utama pemerintahan Maya Hasmita di sektor kesehatan adalah penanganan masalah stunting. Penyakit ini merupakan masalah serius di Labuhanbatu, dengan prevalensi mencapai 20,2% pada tahun 2024 , dan pernah mencapai 23,9% pada tahun 2022. Angka-angka ini menyoroti urgensi penanganan yang perlu dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintahannya telah melanjutkan dan memperkuat program-program yang telah ada. Bupati Maya Hasmita memaparkan komitmennya untuk menekan angka stunting melalui berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi di setiap puskesmas dan posyandu, pemberian makanan bergizi tambahan, serta pelaksanaan program “stunting keliling”.

Secara lebih terperinci, strategi yang diadopsi didasarkan pada “8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting”. Aksi-aksi ini mencakup:

1. Melakukan Analisis Aksi.
2. Menyusun Rencana Kegiatan.
3. Menyelenggarakan Rembuk Stunting.
4. Memberikan Kepastian Hukum dengan Peraturan Bupati.
5. Melakukan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
6. Meningkatkan Sistem Manajemen Data.
7. Melakukan Pengukuran dan Publikasi Stunting.
8. Melakukan Peninjauan Kinerja Tahunan.

Pendekatan ini menunjukkan upaya yang terstruktur dan komprehensif. Untuk memahami skala tantangan yang dihadapi Labuhanbatu, perbandingan dengan kabupaten tetangga sangatlah penting.

Tabel 1: Data Prevalensi Stunting Kabupaten Labuhanbatu dan Perbandingan dengan Wilayah Tetangga

Tabel ini memberikan konteks yang jelas bahwa meskipun Labuhanbatu telah menunjukkan upaya, tantangan yang dihadapi masih besar, terutama jika dibandingkan dengan Labuhanbatu Utara yang berhasil menekan angka stunting secara signifikan.

Pendidikan dan Perlindungan Anak

Di sektor pendidikan dan perlindungan anak, pemerintahan Maya Hasmita juga menunjukkan fokus yang kuat. Salah satu langkah awal adalah menyatakan dukungan penuh terhadap program “Sekolah Rakyat” yang digagas oleh pemerintah pusat. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, yang secara langsung sejalan dengan visi “Labuhanbatu yang Cerdas dan Bersinar.” Dukungan ini disampaikan dalam acara sosialisasi dan koordinasi di Medan, di mana Bupati menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk berkolaborasi dalam menyukseskan program tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang diluncurkan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan inisiatif yang lebih luas di tingkat nasional dan regional.

Selain itu, program perlindungan anak juga menjadi prioritas. Melalui kegiatan Car Free Day (CFD) yang berkolaborasi dengan PD. Salimah Labuhanbatu, Bupati secara langsung menginisiasi kampanye “Stop Bullying”. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan siswa, tentang bahaya perundungan fisik, verbal, maupun psikologis. Dalam sosialisasi tersebut, Bupati Maya Hasmita menegaskan peran penting sekolah dan guru dalam menanamkan nilai-nilai empati dan toleransi untuk mencegah perundungan.

Pola yang terlihat dari inisiatif-inisiatif ini adalah pendekatan inklusif dan kolaboratif. Program anti-bullying tidak hanya merupakan inisiatif pemerintah, tetapi merupakan hasil kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil. Demikian pula, dukungan terhadap “Sekolah Rakyat” adalah bentuk sinergi dengan pemerintah pusat. Pendekatan ini tidak bersifat top-down atau monopolis, melainkan berbasis jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha yang juga diajak untuk memperkuat sinergi dalam membangun daerah. Gaya kepemimpinan ini menunjukkan orientasi yang modern, pragmatis, dan berupaya mengoptimalkan sumber daya dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pendekatan Fiskal yang Berorientasi Sosial

Salah satu kebijakan awal yang paling menonjol dan mendapatkan sorotan publik adalah keputusan Bupati dan Wakil Bupati untuk menolak pengadaan mobil dinas baru senilai Rp2,3 miliar. Keputusan ini bukan sekadar langkah fiskal biasa, melainkan tindakan simbolis yang kuat. Anggaran yang ditolak tersebut kemudian dialihkan untuk penanganan sampah dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Langkah ini mendapat tanggapan sangat positif dari pengamat kebijakan publik, seperti Dr. Faisal Mahrawa dari Universitas Sumatera Utara (USU), yang menilainya sebagai keputusan yang “tepat dan bijaksana”. Keputusan tersebut berfungsi sebagai antitesis terhadap citra birokrasi yang sering dianggap boros dan tidak peka terhadap kebutuhan rakyat. Dengan mengalihkan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat, pemerintahan Maya Hasmita secara efektif mengkomunikasikan nilai-nilai kepemimpinan yang merakyat dan berorientasi pada kepentingan publik. Tindakan ini membangun modal sosial dan kepercayaan publik di masa-masa awal jabatannya. Keputusan ini menunjukkan bagaimana kebijakan teknis, seperti alokasi anggaran, dapat digunakan sebagai alat komunikasi politik yang efektif untuk membangun narasi kepemimpinan yang peduli dan responsif.

Analisis Kebijakan Sektor Budaya

Integrasi Budaya dalam Visi Pemerintahan

Keterlibatan Bupati Maya Hasmita dalam kegiatan budaya sudah terlihat sejak masa kampanye. Materi riset menunjukkan bahwa acara kampanye pasangan Maya-Jamri diwarnai dengan penampilan seni dan budaya lokal, yang berhasil menciptakan suasana “hangat dan meriah”. Hal ini menunjukkan bahwa isu budaya tidak hanya sekadar pelengkap, tetapi telah menjadi bagian integral dari platform politik yang ingin disampaikan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, penting untuk membedakan peran barunya sebagai Bupati dari keterlibatan sebelumnya sebagai Bunda PAUD dan Ketua TP PKK. Pada tahun 2022, ia menghadiri Pentas Seni dan Kreasi Anak dan mengenakan pakaian adat Melayu di acara resmi dalam kapasitasnya sebagai istri Bupati. Partisipasinya pada masa itu lebih bersifat suportif dan seremonial. Namun, ketika seni dan budaya menjadi bagian dari agenda kampanyenya , hal ini menunjukkan pergeseran strategis. Budaya tidak lagi hanya dipandang sebagai program pasif yang dihadiri, tetapi sebagai alat aktif untuk terhubung dengan masyarakat dan membangun identitas kepemimpinan. Ini memproyeksikan niat pemerintahan baru untuk menjadikan budaya sebagai pilar aktif dalam pembangunan daerah.

Tantangan dan Peluang Pelestarian Budaya

Meskipun Labuhanbatu kaya akan budaya Melayu, penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam mengidentifikasi identitas khas daerah yang berbeda dari wilayah Melayu lainnya. Ragam hias pada pakaian, misalnya, masih sulit dibedakan, yang menunjukkan bahwa usaha untuk menumbuhkan rasa cinta dan identitas daerah perlu ditingkatkan. Hal ini memberikan peluang besar bagi pemerintahan Maya Hasmita untuk mengembangkan kebijakan budaya yang lebih spesifik dan terfokus pada pelestarian serta promosi kekhasan budaya Labuhanbatu.

Pemerintahan baru dapat memanfaatkan ekosistem pendukung yang sudah ada, seperti terlihat dari dukungan sektor swasta terhadap kelompok seniman, contohnya bantuan dari PT Supra Matra Abadi (SMA) kepada kelompok Jaran Kepang. Kolaborasi semacam ini dapat menjadi model untuk program budaya di masa depan. Pemerintah daerah dapat membuat kerangka kerja yang lebih formal untuk kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil guna memperkuat jangkauan dan dampak program budaya.

Kesimpulan 

Analisis awal terhadap kebijakan sosial dan budaya pemerintahan Bupati Maya Hasmita menunjukkan konsistensi yang kuat antara visi kepemimpinan yang diusungnya dan program-program yang diinisiasi. Visi “Labuhanbatu yang Cerdas dan Bersinar” diterjemahkan secara nyata melalui kebijakan yang berfokus pada pembangunan SDM, seperti penanganan stunting dan inisiatif anti-bullying, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, yang ditunjukkan melalui kebijakan fiskal yang bijaksana.

Pendekatan kepemimpinan yang diimplementasikan adalah kolaboratif, human-sentris, dan menggunakan simbolisme kebijakan sebagai alat komunikasi politik. Penolakan pengadaan mobil dinas adalah contoh nyata bagaimana sebuah keputusan fiskal dapat diubah menjadi narasi yang membangun kepercayaan publik. Pendekatan ini menunjukkan orientasi kepemimpinan yang modern dan berupaya mengoptimalkan sumber daya dari berbagai sektor, bukan hanya dari pemerintah.

Implikasi Jangka Pendek dan Proyeksi ke Depan

Karena masa jabatan yang masih singkat, dampak nyata dari program-program seperti penurunan stunting dan “Sekolah Rakyat” belum dapat diukur secara signifikan. Namun, fondasi yang telah diletakkan menunjukkan arah pembangunan yang jelas dan terfokus. Keberlanjutan pendekatan kolaboratif menjadi peluang besar untuk menciptakan sinergi yang lebih luas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Tabel 2: Ringkasan Kebijakan dan Program Sosial Awal (Februari-Juli 2025)

Tabel ini menyediakan gambaran visual yang jelas tentang program-program yang telah diinisiasi dan menegaskan bahwa fokus utama pemerintahan baru adalah pada sektor sosial yang berorientasi pada pembangunan manusia.

Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa rekomendasi strategis dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalkan efektivitas kebijakan di masa mendatang:

1. Optimalisasi Kolaborasi: Pemerintah dapat membuat kerangka kerja yang lebih formal, seperti nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama, dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat jangkauan program sosial dan budaya. Ini akan memastikan keberlanjutan dan efisiensi program.
2. Pengukuran Dampak Terukur: Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur sangat penting untuk mengukur dampak kebijakan secara objektif. Dengan data yang terukur, pemerintah dapat menunjukkan keberhasilan program, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, kepada publik.
3. Inisiatif Budaya Konkret: Untuk memperkuat kebijakan yang telah dimulai secara simbolis, pemerintah dapat mengembangkan program budaya yang lebih spesifik. Ini bisa berupa festival seni dan budaya tahunan yang menampilkan identitas khas Labuhanbatu, atau program dukungan langsung dan insentif bagi seniman lokal untuk mengembangkan ragam hias dan kerajinan tangan yang unik. Langkah-langkah ini akan membantu memperkuat identitas budaya daerah secara lebih konkret.